FAKTABANDUNG.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat strategi pengelolaan sampah di wilayahnya.
Tak hanya mengandalkan fasilitas pengolahan berskala besar, Pemkot Bandung kini tengah menyiapkan penerapan teknologi pengolahan sampah berskala kecil hingga menengah yang disebar lebih dekat ke sumber sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pihaknya menjajaki kolaborasi lintas sektor bersama kementerian, BUMN, dan perguruan tinggi untuk mengkaji pemanfaatan teknologi pengolahan sampah terbaru.
“Sore ini saya akan rapat dengan Menristekdikti, dengan Dirut Pindad, dan dengan Rektor ITB untuk membahas teknologi-teknologi baru berkapasitas kecil menengah untuk kita tempatkan di wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan,” ujar Farhan di Hotel Horison Ultima Bandung, Rabu (12/8/2026).
Farhan menjelaskan, pengolahan sampah skala menengah hingga besar di Kota Bandung saat ini disokong oleh keberadaan mesin insinerator.
Saat ini Kota Bandung mengoperasikan sekitar 31 unit insinerator, setelah mendapatkan tambahan 13 unit baru.
Baca Juga: Sanksi Tegas di Lembang: Pelaku Pembuangan Sampah Liar Wajib Bersihkan Lokasi di Depan Publik
Ia menjamin seluruh unit insinerator yang dioperasikan telah mengantongi kelayakan teknis dan lingkungan.
“Insinerator yang sudah lolos baik SNI maupun juga air pollution control. Sudah dilaksanakan,” tegasnya.
Usulkan PSEL Jelekong Masuk Skema Danantara
Meskipun masih menaruh harapan pada operasional TPPAS Legok Nangka, Farhan menilai Kota Bandung wajib memiliki alternatif pengolahan mandiri untuk memperkuat ketahanan sistem persampahan.
Kota Bandung menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mandiri.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah mengusulkan titik baru Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di lahan seluas 9,7 hektare di kawasan Jelekong untuk masuk dalam batch ketiga Danantara.
Langkah strategis ini digagas usai berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI sekaligus pimpinan Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno.
“Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI Mas Eddy Soeparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara,” tuturnya.
Meski lahan di Jelekong merupakan aset resmi Pemkot Bandung, tantangan utama yang dihadapi adalah akses jalan masuk yang masih melintasi lahan milik pihak lain. Pemkot Bandung berencana membangun jalur akses khusus agar tidak memicu penolakan warga pemukiman sekitar.
“Jelekong punya kita 9,7 hektare. Cuma aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri,” kata Farhan.
“Kalau pakai jalan yang lama pasti ditolak. Jadi kita mesti bikin jalur baru,” tambahnya.
Lokasi lahan tersebut dinilai sangat strategis karena dari gerbang kawasan dapat terlihat jelas landmark Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Guna merealisasikan proyek PSEL ini, Pemkot Bandung akan segera melakukan studi kelayakan (feasibility study) yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan. Setelah studi selesai, Pemkot baru akan menghitung nilai investasi serta skema pendanaannya.
“Kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Setelah itu kita akan menghitung berapa besar investasi yang akan ditanamkan di situ,” terangnya.
Farhan juga membuka ruang bagi keterlibatan investor swasta dalam pembangunan hingga pengoperasian fasilitas PSEL Jelekong kelak, dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan publik.
“Kita ajak mitra swasta untuk investasi tanpa mengganggu jalan akses masyarakat,” pungkas Farhan.
Baca Juga: Soal Penebangan Pohon Ilegal di Bandung, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Minta Sanksi Tegas
