NASIONAL – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di SMA Negeri 1 Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (11/6/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan kebijakan nasional terkait SPMB telah diterapkan secara seragam hingga tingkat daerah.
“Secara nasional, SPMB ini sudah mulai kita berlakukan. Sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, yang mencakup empat jalur penerimaan yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Saat melakukan peninjauan, Mu’ti meninjau langsung proses pelayanan dan verifikasi pendaftaran, serta berdialog dengan operator sekolah. Ia juga menyapa para siswa dan orang tua yang sedang mengantre untuk mendaftar.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di provinsinya telah mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permendikdasmen.
“Turunannya berupa petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan kepala daerah. Dari juknis itu kemudian disusun petunjuk operasional teknis oleh kepala dinas pendidikan, yang mencantumkan empat jalur penerimaan beserta kuotanya,” jelas Heni.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota dan satuan pendidikan di Jawa Tengah kini sudah memasuki tahap pelaksanaan.
“Mudah-mudahan semua proses ini berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Mayong, Fatkhur Rozi, menjelaskan bahwa SPMB untuk jenjang SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah saat ini berada pada tahap pengajuan akun dan verifikasi dokumen. Tahap ini berlangsung hingga 12 Juni 2025.
“Kuota SMAN 1 Mayong adalah 10 rombongan belajar, atau sekitar 360 siswa. Sampai saat ini, sudah ada 526 calon murid baru yang melakukan verifikasi berkas di sekolah kami,” ungkap Rozi.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah menyediakan layanan informasi dan bantuan teknis, terutama untuk pendaftar yang mengalami kendala akses internet.
“Seluruh panitia SPMB sudah menandatangani pakta integritas untuk menjamin proses pendaftaran yang adil, transparan, dan inklusif,” tambahnya.
Tak hanya itu, sekolah juga membuka layanan pengaduan melalui media sosial guna memastikan semua pendaftar mendapat layanan terbaik, tanpa memandang latar belakang.
