FAKTABANDUNG.ID – Gelombang massa yang terdiri dari ribuan buruh, petani, dan aktivis kemanusiaan memilih untuk memusatkan aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Massa secara tegas menolak bergabung dalam perayaan resmi di kawasan Monas yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah organisasi besar tampak memadati Jalan Gatot Soebroto, di antaranya Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, hingga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran mereka di Monas adalah bentuk protes atas stagnannya kesejahteraan rakyat kecil di bawah kebijakan saat ini.
“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” tegas Dewi dalam orasinya di atas mobil komando.
Pernyataan Dewi tersebut disambut riuh oleh ribuan demonstran yang serentak meneriakkan, “Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat yang melawan.”
Tuntutan Reformasi Sistemik
Keputusan untuk tetap berada di jalur jalanan, menurut Dewi, merupakan pilihan ideologis demi menyuarakan hak-hak yang selama ini dianggap terabaikan.
Dewi kembali menegaskan posisi mereka terhadap agenda pemerintah di Monas.
“Atas dasar pertimbangan tersebut, KPA bersama elemen buruh lainnya tetap menolak mengikuti perayaan May Day 2026 di Monas dan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa daftar tuntutan krusial, di antaranya:
Pencabutan UU Cipta Kerja: Mendesak pembatalan secara menyeluruh dan penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.
Kesejahteraan: Reformasi sistem pengupahan nasional dan penghapusan praktik outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
Perlindungan Global: Mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 188 (tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan) dan Konvensi ILO 190 (tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja).
Demokrasi: Menuntut penghentian tindakan represif terhadap aktivis buruh serta menolak praktik militerisme di ranah sipil.
Hingga sore hari, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Massa mengancam akan terus melakukan tekanan jika tuntutan mengenai reforma agraria dan perlindungan buruh tidak segera mendapatkan respons nyata dari para wakil rakyat di dalam gedung parlemen.
