Faktabandung.id, NASIONAL – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (30/4/2026). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional di daerah, khususnya percepatan realisasi pembangunan Tol Pontianak Kijing, guna memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Dalam audiensi tersebut, Krisantus didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat Linda Purnama serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat Iskandar Zulkarnain. Mereka bersama perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang beserta jajaran teknis kementerian pusat.
Fokus utama dalam pertemuan lintas lembaga ini adalah membahas langkah optimalisasi operasional Pelabuhan Kijing agar dapat berfungsi maksimal sebagai gerbang pelabuhan berstandar internasional. Krisantus menegaskan bahwa status pelabuhan berskala internasional wajib diiringi dengan kesiapan infrastruktur darat yang mumpuni. Menurutnya, pembangunan Tol Pontianak Kijing menjadi sebuah syarat mutlak untuk memastikan kelancaran arus barang logistik dari dan menuju kawasan pelabuhan tersebut.
“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan bebas hambatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga secara resmi meminta dukungan dari pemerintah pusat terkait proyek pengerukan alur Sungai Kapuas. Proses pengerukan alur pelayaran perairan ini dinilai sangat mendesak untuk segera direalisasikan akibat tingginya tingkat sedimentasi yang mulai menghambat aksesibilitas kapal angkut besar menuju area Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Lebih lanjut, Krisantus juga menyoroti urgensi evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Kalimantan Barat. Ia meminta adanya sinkronisasi regulasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah terkait tata ruang guna menyelesaikan berbagai persoalan rill di lapangan, seperti penyelesaian sengketa lahan, kejelasan legalitas area pertambangan rakyat, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat setempat.
“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” ujarnya.
Pada akhir audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menyampaikan permohonan agar program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat terus dilanjutkan implementasinya. Program pembiayaan strategis dari pemerintah pusat ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang selama ini menjadi jalur utama pendukung ekonomi warga lokal. Seluruh usulan dari daerah tersebut mendapat respons positif dari pihak kementerian dan akan segera dibawa ke tingkat pembahasan lintas lembaga untuk ditindaklanjuti.
