Daerah  

Cegah Kekerasan di Daycare, Dedi Mulyadi Bakal Kumpulkan Kepala Daerah se-Jawa Barat Pekan Depan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi)/Dok. Ist

FAKTABANDUNG.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan atensi serius terhadap kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha di Yogyakarta.

Sebagai langkah preventif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan anak-anak di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dedi menegaskan bahwa sistem pengawasan terhadap lembaga penitipan anak harus diperketat agar insiden memilukan seperti di Yogyakarta tidak terulang di wilayahnya.

“Ya nanti kita terus menganalisis, kemudian peristiwa-peristiwa seperti itu di Jawa Barat tidak boleh terjadi. Kita lakukan langkah-langkah yang tegas dan terukur,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026).

Koordinasi Lintas Daerah

Guna memastikan pengawasan menyentuh hingga level akar rumput, Dedi berencana melakukan konsolidasi dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, izin dan operasional daycare seringkali berada di bawah wewenang pemerintah daerah setempat, sehingga sinkronisasi kebijakan menjadi kunci utama.

“Iya, di kabupaten dan kotanya nanti kita kumpulin, karena minggu depan kita rencananya mau kumpulin,” jelasnya.

Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk merumuskan protokol pengawasan yang lebih ketat, mulai dari standarisasi sumber daya manusia (pengasuh) hingga penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV yang dapat diakses oleh orang tua.

Belajar dari Kasus Little Aresha

Langkah antisipatif ini dipicu oleh terungkapnya skandal di Daycare Little Aresha Yogyakarta, di mana sebanyak 53 dari 103 anak yang dititipkan terindikasi mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Kasus ini mengegerkan publik karena pihak pengelola diduga melakukan tindakan tidak manusiawi, seperti mengikat anak-anak yang seharusnya mendapatkan pengasuhan dan edukasi.

Kekerasan tersebut disinyalir telah berlangsung selama satu tahun sejak lembaga itu beroperasi.

Dedi menilai peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh lembaga penyedia jasa penitipan anak untuk menjaga amanah dari para orang tua.

Langkah tegas Gubernur ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya para orang tua bekerja yang sangat bergantung pada layanan tempat penitipan anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *