FAKTABANDUNG.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung membeberkan hasil evaluasi mendalam terkait pemicu banjir menahun yang merendam wilayah Cekungan Bandung.
Akar persoalan ditemukan pada masifnya alih fungsi lahan hutan dan pertanian di wilayah hulu menjadi kawasan permukiman, yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.
Kepala DPUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa, mengungkapkan bahwa berdasarkan data intervensi penanganan banjir per 24 April 2026, kondisi lahan kritis di hulu telah mempercepat laju air menuju wilayah bawah secara drastis.
Masalah ini kian kompleks akibat penyempitan badan sungai yang dipicu penumpukan sampah, limbah industri, hingga limbah domestik (grey water).
Secara geografis, wilayah ini memiliki tantangan topografi yang ekstrem. Perbedaan elevasi antara Kecamatan Kertasari di titik tertinggi (1.512 MDPL) dan wilayah Baleendah serta Dayeuhkolot di titik terendah (664 MDPL) menciptakan aliran air yang deras ke pusat cekungan.
“Karakteristik geografis kita memang menyerupai mangkuk seluas 1.800 kilometer persegi yang dikelilingi pegunungan. Air dari gunung semuanya bermuara ke pusat cekungan melalui Sungai Citarum, namun sulit mengalir keluar sehingga memicu genangan di bagian tengah dan selatan,” kata Zeis saat memaparkan data penanganan banjir, Selasa (28/4/2026).
Pergeseran Bentang Alam yang Masif
Analisis guna lahan dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran fungsi lahan yang sangat mengkhawatirkan.
Tercatat, seluas 942,68 hektare lahan pertanian kini telah berubah menjadi bangunan beton.
Di Kecamatan Cimenyan, lahan permukiman bertambah hingga 584,90 hektare, berbanding lurus dengan menyusutnya lahan pertanian sebesar 582,4 hektare.
Fenomena serupa juga terjadi di Cilengkrang dengan penambahan permukiman mencapai 321,03 hektare. Akibatnya, potensi genangan banjir kini meluas hingga mencakup 10.140 hektare yang tersebar di 19 kecamatan.
Selain ancaman banjir luapan di zona utama seperti Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi bencana geologis lainnya.
“Selain ancaman banjir, kita juga menghadapi risiko bencana lain. Ada potensi gempa bumi seluas 53.544 hektare akibat Sesar Lembang, Cicalengka, dan Citarum, serta ancaman longsor di wilayah lereng curam seperti Ciwidey dan Kertasari,” tutur Zeis.
Strategi 20 Proyek Baru dan Pengetatan Tata Ruang
Menyikapi kondisi darurat ini, DPUTR Kabupaten Bandung telah menyiapkan skema intervensi melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar. Di samping mengoptimalkan Kolam Retensi Cieunteung dan Andir yang sudah ada, pemerintah berencana menggarap 20 proyek baru.
Proyek strategis tersebut mencakup pembangunan Kolam Retensi Cilampeni, Citarik, Polder Tegalluar, hingga pembangunan kolam retensi di wilayah Sukamanah dan Ciparay.
Secara kebijakan, Zeis menegaskan adanya strategi tata ruang yang lebih ketat, termasuk pembatasan pembangunan di Bandung Utara serta arahan konsep bangunan panggung bagi hunian di kawasan rawan banjir.
Menutup keterangannya, Zeis mengingatkan masyarakat agar tetap siaga menghadapi dinamika cuaca yang ekstrem pada periode ini.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk waspada, mengingat analisis curah hujan pada Dasarian II April 2026 ini menunjukkan wilayah Kabupaten Bandung masih didominasi kategori menengah, sementara beberapa titik di Jawa Barat bahkan masuk kategori sangat tinggi,” pungkasnya.
