FaktaBandung.ID – Pengelolaan retribusi parkir di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian masyarakat setelah beredarnya bukti pembayaran setoran mingguan senilai Rp100.000.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pemungutan dan aliran dana retribusi yang seharusnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seorang warga Kabupaten Bogor bernama Kemal meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola parkir di lapangan.
Perhatian Kemal tertuju pada sebuah kuitansi bertuliskan “Bukti Pembayaran Retribudi [sic] Parkir dan Jasa Usaha”. Dokumen tersebut mencantumkan nominal Rp100.000 untuk pembayaran setoran mingguan.
Kuitansi itu juga memperlihatkan logo Pemerintah Kabupaten Bogor pada bagian kiri atas. Sementara itu, bagian penerima pelaksana memuat stempel berlogo organisasi atau paguyuban bertuliskan “Forum Silaturahim Juru Parkir (FJB) Dewan Pimpinan Daerah”.
Kemal menilai temuan kuitansi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan mekanisme pemungutan hingga penyetoran retribusi berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penerimaan daerah harus dilakukan secara serius agar tidak muncul potensi kebocoran PAD akibat persoalan administrasi maupun tata kelola di lapangan.
“Sebagai warga Kabupaten Bogor, saya tentu ingin PAD daerah bisa terus meningkat. Karena itu, saya merasa perlu ikut mengawasi bagaimana retribusi dipungut dan dikelola. Jangan sampai ada potensi pendapatan daerah yang tidak masuk ke kas daerah karena persoalan tata kelola di lapangan,” ujarnya.
Kemal juga mengapresiasi respons Dishub Kabupaten Bogor terhadap persoalan tersebut. Ia berharap instansi terkait segera turun ke lokasi Leuwiliang untuk memeriksa mekanisme setoran sekaligus memastikan transparansi pengelolaan retribusi parkir.
Meski meminta pemeriksaan menyeluruh, Kemal menegaskan bahwa evaluasi pengelolaan parkir tidak boleh berujung pada intimidasi terhadap juru parkir (jukir).
Menurutnya, pekerja lapangan tidak seharusnya menjadi sasaran kesalahan sebelum persoalan tata kelola diperiksa secara jelas.
“Saya juga berharap tidak ada intimidasi terhadap juru parkir (jukir). Tujuan saya bukan menyalahkan orang di lapangan, tetapi memastikan setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar dikelola sesuai aturan,” tegasnya.
Melalui pemeriksaan langsung dan pembenahan sistem, masyarakat berharap pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Bogor semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penerimaan dari sektor parkir dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.[dit]
