FaktaBandung.ID – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat etika kekuasaan dan demokrasi Indonesia. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, berpandangan bahwa keputusan mundur secara sukarela, apabila benar-benar dilakukan, bisa menjadi contoh tanggung jawab bagi pejabat publik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurut Djohermansyah, polemik persyaratan pendidikan dan legitimasi jabatan Gibran bukan sekadar persoalan politik individu. Perdebatan tersebut berkaitan dengan etika kepemimpinan, tanggung jawab konstitusional, serta kehormatan lembaga negara.
“Jabatan publik bukanlah hak pribadi yang boleh dipertahankan dengan segala cara. Jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum,” ujar Djohermansyah.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 itu menilai seorang pejabat tidak harus menunggu tekanan politik atau ancaman pemakzulan untuk menunjukkan tanggung jawab.
“Keberanian mempertahankan jabatan memang diperlukan. Namun, keberanian melepaskan jabatan ketika muncul persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan diri jauh lebih penting,” katanya.
Ia menegaskan, pengunduran diri tidak otomatis berarti pengakuan atas pelanggaran hukum. Pembuktian tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Namun, secara etis, kesediaan melepaskan jabatan dapat mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin.
Preseden Moral bagi 546 Daerah Otonom
Djohermansyah menilai wacana tersebut juga memiliki relevansi bagi pemerintahan daerah. Indonesia memiliki 546 daerah otonom yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki kepala daerah serta wakil kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan.
Ia mempertanyakan bagaimana jika setelah pelantikan ditemukan persoalan serius mengenai persyaratan pencalonan, seperti ijazah, batas usia, status kewarganegaraan, atau dokumen yang tidak sah.
Menurutnya, pejabat yang menghadapi persoalan mendasar mengenai kelayakan jabatan harus berani bertanggung jawab. Meski demikian, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis menjadi preseden hukum yang mengikat kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah tetap mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Preseden moral dan politiknya tetap penting. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki standar integritas yang sama dengan pejabat di tingkat nasional,” katanya.
Mekanisme Konstitusi dan Perbaikan Rekrutmen Politik
Djohermansyah juga melihat pengunduran diri sukarela sebagai salah satu kemungkinan untuk meredakan kegaduhan politik nasional. Polemik yang berkepanjangan dinilai dapat menyita perhatian publik sekaligus mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam menjalankan pembangunan.
Ia mengingatkan momentum pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Reformasi.
Dari sisi konstitusi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil presiden harus diisi melalui sidang MPR paling lambat 60 hari. Wakil presiden baru dipilih dari dua calon yang diusulkan presiden.
Djohermansyah membedakan pengunduran diri sukarela dengan pemakzulan atau impeachment yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Presiden Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) itu juga meminta KPU, Bawaslu, partai politik, dan lembaga terkait memperketat verifikasi persyaratan pencalonan sejak awal.
“Kemenangan elektoral tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persyaratan hukum,” ujarnya.
Ia berharap pemilihan pemimpin tidak hanya mempertimbangkan popularitas dan dukungan politik, tetapi juga kompetensi serta integritas.
“Mundur bukanlah sebuah kekalahan apabila dilakukan demi menjaga kehormatan jabatan dan kepentingan negara. Sebaliknya, mempertahankan jabatan dengan mengabaikan persoalan mendasar mengenai kelayakan diri justru berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.
