FAKTABANDUNG.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun anggaran 2026 mengalami defisit hingga Rp180 miliar.
Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya nilai transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi akibat penurunan fiskal daerah, menurunnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta rencana belanja yang dinilai tidak sebanding dengan total anggaran yang dimiliki pemerintah kota.
Sebagai jalan keluar, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya berencana memotong tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memangkas belanja konsumtif lainnya, seperti anggaran perjalanan dinas, pada APBD Perubahan Tahun 2026.
Baca Juga: Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Bukan Cek Kosong untuk Kemewahan
“Jadi, ada beberapa prioritas yang harus kami kaji ulang bersama DPRD supaya defisit tidak terus melebar. Belanja seperti TPP akan ada penyesuaian di semester 2 tahun 2026 karena indeks penghitungannya sendiri merujuk pada kemampuan keuangan daerah,” kata Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, di kantornya, Kamis (16/7/2026).
Asep menambahkan bahwa skema pemotongan TPP saat ini masih dalam tahap penghitungan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut rencananya akan mulai diberlakukan secara bertahap mulai bulan Juli hingga September 2026 untuk menutup celah defisit anggaran.
Langkah ini dinilai mendesak agar alokasi anggaran Kota Tasikmalaya tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Kami akan sesuaikan karena memang anggaran untuk menutup defisitnya juga cukup besar,” ungkap Asep.
Selain penyesuaian tunjangan pegawai, badan anggaran juga merumuskan pemotongan alokasi biaya perjalanan dinas hingga mencapai 60 persen serta rasionalisasi belanja hibah ke masyarakat.
Guna mengantisipasi gangguan pada arus kas daerah (cash flow), seluruh langkah penyelamatan anggaran ini akan diterapkan secara bertahap.
“Hibah juga nanti kami sesuaikan, tetapi tidak terlalu signifikan. Kalau hibah-hibah untuk guru mengaji, madrasah dan sebagainya itu tetap,” tambahnya.
Kondisi keuangan daerah yang tertekan ini mendorong DPRD dan Pemkot Tasikmalaya untuk segera berembuk guna mematangkan solusi mengatasi defisit Rp180 miliar tersebut.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menjelaskan bahwa defisit anggaran ini tetap terjadi meskipun pihak eksekutif telah menahan sejumlah program prioritas selama ini.
“Baik itu belanja modalnya kan kami tahan dulu maupun aspirasi dewan. Spiritnya tadi itu untuk menyelaraskan semua, mana yang masuk reprioritas. Mana yang didahulukan,” tutur Viman.
Mengenai adanya wacana peminjaman uang ke lembaga keuangan, Viman menegaskan opsi tersebut hanya memprioritaskan pembiayaan sektor infrastruktur dan bukan digunakan untuk menutup defisit APBD berjalan.
“Kami fokus dulu menutup defisit APBD dan mencari solusinya,” kata Viman.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai kondisi defisit anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
“Juli ini program sudah mulai berjalan,” ujar Aslim singkat.
Baca Juga: Kejar Target Kepuasan Publik, Pemkot Bandung Canangkan 2026 sebagai Tahun Infrastruktur
