FAKTABANDUNG.ID – Sanksi skorsing selama 19 hari kerja yang dijatuhkan pihak SMAN 1 Purwakarta terhadap sembilan siswanya menuai gelombang kritik.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai durasi hukuman tersebut terlalu berat dan berpotensi memutus hak pendidikan siswa, sementara tokoh masyarakat mengusulkan sanksi kerja sosial sebagai alternatif yang lebih mendidik.
Insiden ini bermula pada Kamis (16/4/2026), ketika sebuah video viral menunjukkan aksi tidak terpuji siswa kelas XI IPS terhadap seorang guru perempuan bernama Atum.
Dalam rekaman tersebut, seorang siswi tampak mengacungkan jari tengah dan menjulurkan lidah ke arah guru saat kegiatan belajar mengajar (KBM) pengolahan makanan berakhir.
FSGI: Skorsing Berisiko Dampak Sistemik
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan sekolah yang merumahkan siswa dalam waktu lama. Menurutnya, masa skorsing 19 hari kerja efektif setara dengan satu bulan aktivitas sekolah, yang dapat merusak prestasi akademik siswa.
“Artinya, sembilan siswa ini berisiko tertinggal materi pelajaran, bahkan kehilangan kesempatan mengikuti ulangan harian,” ujar Retno, Senin (20/4/2026).
Retno menekankan bahwa sekolah tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin akses belajar bagi siswa yang sedang dihukum.
Ia mempertanyakan apakah ada mekanisme Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau ulangan susulan.
“Prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa dalam regulasi terbaru seperti Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, sanksi skorsing tidak ditemukan secara eksplisit.
Usulan Sanksi Sosial: Menyapu hingga Bersih Toilet
Senada dengan kekhawatiran FSGI, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut angkat bicara.
Ia menyarankan agar sekolah mengubah bentuk hukuman dari skorsing menjadi kerja bakti di lingkungan sekolah agar siswa tetap berada di bawah pengawasan guru.
“Saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari, ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan, tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah. Menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Ini yang saya sarankan,” ucap Dedi Mulyadi, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Dedi, hukuman fisik yang bersifat sosial jauh lebih efektif membentuk karakter dibandingkan membiarkan siswa tinggal di rumah tanpa aktivitas produktif.
Evaluasi Digital di Lingkungan Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengonfirmasi bahwa pihak sekolah telah memanggil orang tua para siswa.
Meskipun para siswa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan mendalam, kejadian ini memicu Disdik Jabar untuk mengevaluasi penggunaan ponsel pintar di sekolah.
Purwanto menilai bahwa perilaku spontan siswa tersebut merupakan cerminan dari pengaruh lingkungan digital yang kuat terhadap karakter remaja.
“Penggunaan ponsel juga perlu dievaluasi. Kadang anak mengekspresikan sesuatu secara spontan, dan itu bagian dari refleksi karakter mereka,” pungkas Purwanto.
Kini, pihak sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan sanksi tersebut guna menyeimbangkan antara pemberian efek jera dan perlindungan hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan.
