FAKTABANDUNG.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera menuntaskan ketidakpastian pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).
Persoalan internal yang berlarut-larut dinilai menjadi pemicu memburuknya kesejahteraan satwa, termasuk insiden kematian dua anak harimau benggala baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan tersebut memperingatkan bahwa lambannya pengambilan keputusan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung akan berdampak fatal bagi ekosistem di objek wisata legendaris tersebut.
Desakan “Sat-Set” untuk Pj Wali Kota
Ono menegaskan bahwa kunci penyelesaian masalah ini ada di tangan Pemkot Bandung. Ia meminta ketegasan pimpinan daerah agar hak-hak satwa dan operasional kebun binatang tidak terabaikan.
“Pak Farhan segera harus sat-set ya kan. Jangan sampai berlarut-larut. Karena yang tidak sat-set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung, satwanya apalagi,” ujar Ono usai bertemu BKSDA Jabar di Gedung DPRD Jabar, Senin (30/3/2026).
Urgensi ini semakin nyata mengingat masa berlaku Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan akan segera berakhir pada 6 Mei 2026. Jika pengelola baru tidak segera ditetapkan, aspek krusial seperti pakan, tenaga medis, dan sistem harian akan kehilangan penanggung jawab resmi.
“Harus sat-set nih Pak Farhan. Itu saja sebenarnya, simpel. Karena kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU kan gitu. Makanya tadi kementerian (kehutanan), jangan salahkan kementerian dong, salahkan juga Pemkot,” tegas Ono.
Krisis Pakan hingga Nasib Karyawan
Rapat koordinasi tersebut mengungkap fakta memprihatinkan: belum adanya pakan tambahan khusus, minimnya tenaga dokter hewan, hingga sistem kebersihan yang terbengkalai. Ono juga menyoroti kesejahteraan para pekerja yang ikut terdampak ketidakjelasan status manajemen.
“Yang ngurus satwa ini kan juga orang nih, pegawai nih. Pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas, gajinya tidak jelas, pasti akan berpengaruh,” katanya menambahkan.
DPRD Jabar berkomitmen untuk kembali duduk bersama pada April mendatang guna menghitung kebutuhan pembiayaan dan merumuskan langkah taktis agar tidak ada lagi satwa yang mati akibat kelalaian pengelolaan.
Opsi Relokasi Satwa Dilindungi
Sementara itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat menyatakan siap mengambil tindakan tegas jika tidak ada titik temu hingga batas akhir MoU Mei mendatang.
Kepala BKSDA Jabar, Andri Hansen Siregar, membuka peluang adanya skema baru atau bahkan relokasi satwa.
“Iya kalau tidak berlanjut. Tadi kan ada tawaran dari Pak Ono untuk buat skema baru. Bisa jadi nanti ini ada beberapa stakeholder yang akan terlibat untuk itu dan kita akan bangun MOU baru. Cuma tetap skema kesejahteraan satwa itu tetap kita harus ikuti, khususnya satwa endemik Indonesia yang dilindungi,” pungkas Andri.
Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal proses transisi ini demi menyelamatkan aset wisata dan konservasi kebanggaan warga Bandung tersebut.
