FAKTABANDUNG.ID – Di tengah tekanan pasar global terkait isu lingkungan, pemerintah kini mewajibkan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi seluruh pelaku industri kelapa sawit nasional.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus merespons dinamika perdagangan internasional yang kian ketat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa tata kelola sawit harus diperkuat untuk memastikan komoditas ini tetap menjadi motor ekonomi, dengan fokus utama pada pengembangan industri turunan ketimbang sekadar mengekspor bahan mentah.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” ujar Amran dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Baca Juga: Pria 42 Tahun Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun Sawit Parindu
Ambisi Produksi 48 Juta Ton CPO
Meski dibayangi kampanye negatif di pasar global, industri sawit domestik tetap mencatatkan angka pertumbuhan yang masif.
Luas perkebunan saat ini mencapai 16,83 juta hektare dengan proyeksi produksi Crude Palm Oil (CPO) pada tahun 2025 diperkirakan menyentuh 48,12 juta ton.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, mengeklaim bahwa sawit Indonesia masih memiliki keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas lahan.
Namun, ia menekankan bahwa angka produksi tersebut harus dibarengi dengan keberlanjutan.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” kata Roni.
Ketergantungan 16 Juta Tenaga Kerja
Berdasarkan data pemerintah, sektor ini menampung lebih dari 16 juta tenaga kerja, termasuk 5,2 juta pekebun rakyat.
Untuk menjaga stabilitas sektor yang padat karya ini, pemerintah menjanjikan pendampingan melalui program peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM.
Langkah kewajiban ISPO dan percepatan hilirisasi ini dipandang sebagai benteng pertahanan agar industri sawit tidak hanya menjadi penyokong devisa, tetapi juga mampu bertahan dari diskriminasi perdagangan global yang sering kali menyasar isu keberlanjutan.
