FAKTABANDUNG.ID – Di tengah ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang mengancam jalur distribusi energi dan pangan dunia, Pemerintah Indonesia memastikan sektor pertanian nasional tetap stabil.
Sinergi antara arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dieksekusi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta dukungan Komisi IV DPR RI, diklaim menjadi kunci utama aman pasokan pupuk bagi petani.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa pengelolaan ekosistem pangan nasional saat ini sangat responsif terhadap tantangan global.
Hal ini membuat ketersediaan pupuk di tingkat petani tetap terjaga meski pasar internasional sedang bergejolak.
“Kita patut bangga dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad dalam Rapat Kerja (RAKER) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Reformasi Tata Kelola dan Penurunan Harga
Keamanan pasokan ini tidak lepas dari perubahan regulasi yang dilakukan sejak tahun 2025 melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 113 Tahun 2025.
Perubahan ini berfokus pada deregulasi birokrasi dan peningkatan efisiensi produksi.
“Di bawah instruksi dan kepemimpinan dari Bapak Mentan dan tentunya dukungan dari Komisi 4, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang intinya adalah deregulasi. Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa menebus karena aturannya mengular. Ini dipersingkat sehingga kalau Pak Mentan menginstruksikan kami, kami bisa langsung menyalurkan kepada petani,” jelas Rahmad.
Selain akses yang lebih mudah, efisiensi produksi melalui revitalisasi pabrik juga berdampak pada turunnya beban biaya bagi petani.
“Yang kedua adalah Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Yang intinya memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beroperasi sesuai kaidah efisiensi. Hasilnya berdampak pada keterjangkauan karena harga pupuk sudah diturunkan HET-nya sebesar 20%,” tambahnya.
Kemandirian di Tengah Gejolak Selat Hormuz
Rahmad menjelaskan bahwa Selat Hormuz merupakan titik nadi bagi 30 persen perdagangan pupuk global.
Namun, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat berkat basis industri pupuk mandiri yang telah dibangun sejak lama.
“Selat Hormuz ini adalah pintu untuk 30% perdagangan pupuk dunia. Setiap bulan ada sekitar 4 juta ton yang keluar dari sana. Namun kita patut berbangga karena sejak zaman Bapak Presiden Soeharto, Indonesia terus mengembangkan industri pupuk. Sehingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” ungkapnya.
Saat ini, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,29 juta ton, jumlah yang sangat mencukupi untuk kebutuhan musim tanam.
“Alhamdulillah stok juga aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” tegas Rahmad.
Dukungan Transisi Energi dan Stabilitas Ekonomi
Selain pemenuhan kebutuhan pangan, Pupuk Indonesia juga mulai merambah sektor energi dengan rencana pembangunan dua pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang untuk mendukung transisi energi menuju B50.
Langkah ini diharapkan menekan ketergantungan impor metanol nasional.
Menutup keterangannya, Rahmad menegaskan bahwa subsidi pupuk adalah investasi produksi yang berdampak langsung pada kesejahteraan nasional dan pengendalian inflasi.
“Pupuk adalah critical agro input, input yang sangat penting bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka sudah pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” pungkasnya.
