NASIONAL – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi mendukung kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan.
Dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (12/6), Sugiono mengundang seluruh pemangku kepentingan global untuk bergabung dalam upaya besar ini.
“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” ujarnya.
Menurut Sugiono, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun proyek fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa infrastruktur harus membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sugiono menjelaskan, Indonesia kini tengah mengembangkan model kemitraan publik-swasta (KPS) yang diperluas dari skema klasik. Model ini dirancang agar dapat melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam proyek-proyek infrastruktur.
Tak hanya itu, Indonesia juga mendorong penguatan platform multilateral demi menyelaraskan standar, pembiayaan, serta memperkuat aspek inklusivitas dalam proyek-proyek besar.
Namun, seperti negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan infrastruktur. Sugiono menyebut, kebutuhan pembiayaan untuk aksi iklim hingga tahun 2030 mencapai sekitar 280 miliar dolar AS. Sayangnya, dana publik hanya mampu mencakup 30 persen dari jumlah tersebut.
“Kesenjangan pembiayaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan negara-negara yang semakin mengarah pada orientasi domestik, yang berpotensi melemahkan kerja sama internasional dalam bidang pembangunan.
Karena itu, Sugiono menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk saling bersinergi dan mencari titik temu dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Kami berharap kolaborasi global bisa menjadi solusi nyata untuk pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
