Kerap Terlambat Ditangani, Menkes Budi Gunadi Soroti Tingginya Fatalitas Kasus DBD

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (Dok. Ist)

FAKTABANDUNG.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan peringatan serius mengenai pola penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menkes memaparkan bahwa daya tular satu pasien DBD memiliki risiko penyebaran yang signifikan, terutama di kawasan padat penduduk.

Budi menjelaskan bahwa meskipun daya tularnya tidak sekuat campak, angka reproduksi virus melalui perantara nyamuk Aedes aegypti tetap perlu diwaspadai.

“Kalau campak bisa 12 sampai 18 orang, dengue ini sekitar 2 sampai 10, rata-rata 5-6,” ujar Budi di hadapan anggota dewan di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Korelasi Erat dengan Fenomena El Nino

Pemerintah menyoroti bahwa lonjakan kasus DBD di tanah air sangat dipengaruhi oleh faktor iklim.

Fenomena El Nino yang membawa perubahan suhu dan pola hujan ekstrem menciptakan habitat ideal bagi nyamuk pembawa virus untuk berkembang biak secara masif.

Menkes menegaskan bahwa fluktuasi kasus DBD di Indonesia sejalan dengan perubahan cuaca tersebut.

“Dengue itu benar-benar mengikuti pola El Nino. Begitu naik, kasus langsung meningkat,” tegas Budi.

Fatalitas Lebih Tinggi dari Malaria

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 150 ribu kasus DBD setiap tahunnya.

Meski secara kuantitas masih di bawah angka kasus Tuberkulosis (TBC), DBD mencatatkan tingkat fatalitas (kematian) yang lebih tinggi dibandingkan malaria.

Budi menilai tingginya angka kematian bukan disebabkan oleh kurangnya keahlian medis, melainkan akibat faktor keterlambatan pasien dalam mendapatkan pertolongan.

Ia meyakini tenaga medis di Indonesia sebenarnya sudah sangat cakap dalam menangani fase kritis jika pasien datang tepat waktu.

“Harusnya dengue itu kalau dirawat dengan baik tidak akan menjadi dengue syok. Ini soal cepat atau tidaknya penanganan,” jelasnya.

Fokus pada Langkah Preventif dan Lingkungan

Terkait strategi penanganan, pemerintah belum memasukkan vaksinasi DBD ke dalam program nasional karena masih memprioritaskan anggaran untuk penyakit dengan beban kesehatan lebih besar seperti TBC.

Sebagai gantinya, penguatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan sanitasi lingkungan menjadi tumpuan utama.

Langkah ini didukung oleh anggota Komisi IX DPR RI, Heru Cahyono, yang mendesak pemerintah untuk lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat daripada hanya bertumpu pada solusi medis seperti vaksinasi.

“Harus mulai dari lingkungan bersih, makanan sehat, dan edukasi masyarakat. Jangan hanya fokus ke vaksin,” kata Heru Cahyono dari Fraksi Golkar.

DPR berharap edukasi yang kuat di tingkat rumah tangga dapat meminimalisir risiko kematian akibat keterlambatan diagnosa, sehingga pasien segera mendapatkan perawatan sebelum masuk ke fase syok yang mematikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *