FAKTABANDUNG.ID – Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru memicu gelombang kontroversi di internal pemerintahan Teheran.
Putra kedua mendiang Ali Khamenei tersebut dinilai menduduki puncak kekuasaan bukan melalui mekanisme politik tradisional, melainkan akibat dorongan masif dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Keterlibatan militer yang dominan dalam transisi kepemimpinan ini memicu kekhawatiran akan pergeseran arah politik Republik Islam.
Sejumlah sumber senior Iran yang dikutip dari Reuters, Rabu (11/3/2026), mengungkapkan bahwa Garda Revolusi memandang Mojtaba sebagai figur paling strategis untuk mengamankan agenda-agenda militer mereka di tengah tensi kawasan yang kian mendidih.
Tradisi Ulama vs Tekanan Militer
Naiknya Mojtaba dianggap sebagai preseden buruk bagi sistem pemerintahan Iran karena menyerupai suksesi turun-temurun.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Panglima TNI Tetapkan Status Siaga 1 Nasional
Hal ini memicu penolakan dari kalangan ulama senior yang menilai praktik pewarisan kekuasaan bertentangan dengan prinsip Republik Islam, yang secara teoretis mengutamakan pilihan kolektif para ulama.
Secara konstitusional, pemimpin tertinggi seharusnya dipilih oleh Assembly of Experts yang beranggotakan 88 ulama.
Namun, laporan lapangan menunjukkan adanya tekanan kuat dari IRGC terhadap anggota majelis dengan dalih kebutuhan akan pemimpin tegas untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat.
Analis dari Middle East Institute, Alex Vatanka, menilai ketergantungan Mojtaba pada sektor militer akan menjadi “pedang bermata dua” bagi otoritasnya.
“Mojtaba berutang posisinya kepada Garda Revolusi, sehingga kemungkinan ia tidak akan sekuat atau sesuprem ayahnya,” ujar Vatanka.
Spekulasi Keberadaan Mojtaba
Hingga hampir dua hari pasca-pengumuman resmi, Mojtaba Khamenei masih belum menampakkan diri di hadapan publik.
Absennya pernyataan resmi dari sang pemimpin baru memicu spekulasi liar, termasuk isu mengenai kondisi kesehatannya pasca-serangan yang menewaskan sang ayah.
Dominasi militer dalam menentukan keputusan strategis negara kini menjadi kekhawatiran utama para politisi pragmatis di Teheran.
Jika kendali IRGC terus menguat, peran ulama dalam tata negara dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan, mengubah wajah politik Iran secara permanen di masa depan.
