Faktabandung.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah ini diambil menyusul penangkapan seorang oknum jaksa dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Banten pada Rabu, 17 Desember 2025.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya koordinasi antar-lembaga penegak hukum tersebut saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ujar Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh belum merinci detail materi koordinasi tersebut, namun ia mengajak seluruh pihak untuk menunggu perkembangan hasil komunikasi antara KPK dan Kejagung.
“Nanti kita lihat lah hasilnya,” tambahnya singkat.
Lima Orang Diamankan
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan di lapangan. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” ungkap Budi kepada awak media di Jakarta, Rabu.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari lima orang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau saksi.
Rentetan OTT KPK Sepanjang 2025
Penangkapan di Banten ini menambah daftar panjang aksi penindakan KPK sepanjang tahun 2025. Lembaga antirasuah tercatat sangat agresif dalam memberantas korupsi di berbagai daerah dan sektor.
Rangkaian OTT tahun ini dimulai pada Maret 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kemudian pada Juni 2025, KPK membongkar dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Aksi berlanjut pada 7-8 Agustus 2025 dengan penangkapan di tiga kota sekaligus (Jakarta, Kendari, Makassar) terkait proyek RSUD Kolaka Timur. Tak lama berselang, pada 13 Agustus, KPK melakukan OTT terkait pengelolaan kawasan hutan, disusul pada 20 Agustus dengan kasus profil tinggi yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Menjelang akhir tahun, intensitas penindakan semakin tinggi. Pada 3 November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap terkait pemerasan. Disusul pada 7 November 2025, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diamankan terkait suap jabatan dan proyek RSUD. Terakhir, sebelum kasus Banten ini, KPK baru saja menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 9-10 Desember 2025 terkait kasus gratifikasi.
