FAKTABANDUNG.ID – Maxim Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna membangun ekosistem transportasi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, dalam diskusi panel yang digelar di Kantor Pusat Maxim, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan transportasi daring yang adaptif terhadap dinamika lapangan.
“Kami ingin memetakan arah kebijakan sekaligus membangun kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan,” ujar Dirhamsyah, dikutip dari Faktanasional.net, Sabtu (13/12/2025).
Ia menegaskan kesiapan Maxim untuk terlibat aktif dalam pembahasan regulasi transportasi online bersama Kementerian Perhubungan, termasuk isu krusial terkait penetapan tarif dan besaran komisi aplikasi. Maxim, kata dia, berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, pengguna, dan keberlanjutan industri.
Dirhamsyah juga menyoroti kebijakan perusahaan yang mempertahankan fleksibilitas kerja mitra pengemudi. Dengan membatasi komisi aplikasi maksimal 15 persen, Maxim berharap mitra memiliki ruang pendapatan yang lebih optimal tanpa harus membebani konsumen melalui kenaikan tarif.
Di sisi lain, Maxim turut memperluas kontribusinya terhadap sektor usaha mikro dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, serta mendukung penguatan ekonomi digital nasional melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam aspek perlindungan mitra, Maxim menegaskan peran Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) sebagai instrumen peningkatan keselamatan dan kesejahteraan pengemudi. Perusahaan juga mendorong mitra untuk memanfaatkan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menyampaikan bahwa pemerintah terus merumuskan regulasi transportasi digital yang inklusif, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Para peserta diskusi sepakat bahwa kemitraan jangka panjang antara pemerintah dan pelaku industri merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital sekaligus memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.[red]
