Faktabandung.id, NASIONAL – Tata kelola data yang akurat dan terintegrasi menjadi pondasi vital dalam manajemen kebencanaan modern. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk mewujudkan hal tersebut melalui implementasi tata kelola Satu Data Bencana di wilayahnya.
Komitmen ini ditandai dengan pengukuhan forum Satu Data Bencana (SDB) dan pengenalan sistem informasi SDB yang berlangsung di Kota Padang, pada Selasa (25/11/2025).
Langkah ini dinilai krusial karena data kebencanaan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, melainkan instrumen penting dalam pengkajian, perencanaan, hingga pengambilan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, dalam sambutannya yang dibacakan secara daring oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Dra. Andi Eviana, M.Si., menegaskan bahwa sistem ini adalah instrumen strategis.
“Melalui sistem informasi SDB Provinsi Sumbar yang hari ini (25/11) diperkenalkan, BNPB berharap seluruh data kebencanaan mulai dari kejadian, dampak, risiko, kapasitas hingga data terpilah untuk kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil dapat dikelola secara terpadu dan transparan,” pesan Rustian.
Lebih lanjut, Rustian menyebut bahwa inisiatif ini menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan satu pintu data kebencanaan yang inklusif.
Jadi Percontohan Nasional
Apresiasi juga datang dari dunia internasional. Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA), Verania Andria, menyebut bahwa Satu Data Bencana di Sumbar ini merupakan role-model pertama di tingkat daerah. Sistem ini menjadi implementasi sub-nasional pertama dari Sistem Satu Data Bencana Nasional yang dapat dicontoh oleh provinsi lain.
“Tujuan sistem satu data bencana untuk memperkuat kebijakan dan pengurangan ancaman risiko bencana dan mendukung data terpilah untuk sensitif gender dengan dasar hukum dan kebijakan yang kuat,” ujar Verania.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyambut baik peluncuran ini. Menurutnya, sistem ini akan menyatukan data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas kabupaten/kota, sehingga menghindari duplikasi atau ketidaksinkronan data.
“Menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan daerah,” imbuh Arry.
Peran Strategis Forum Data
Selain peluncuran sistem, Pemerintah Provinsi Sumbar juga resmi mengukuhkan forum SDB. Forum ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan standar data diterapkan secara konsisten dan terverifikasi dengan baik.
“Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyatukan visi, menyamakan persepsi, dan memperkuat sinergi antar instansi dalam mengelola data kebencanaan yang akurat, mutakhir, terpilah dan dapat digunakan bersama,” pesan Sekretaris Utama BNPB.
Rustian berharap forum ini bisa menjadi ruang kolaboratif yang produktif untuk memajukan inovasi dan meningkatkan literasi data kebencanaan di daerah.
“Lebih dari itu, kami berharap forum ini menjadi ruang kolaboratif yang aktif dan produktif, tidak hanya dalam mengelola data, tetapi juga dalam memajukan inovasi, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan literasi data kebencanaan di daerah,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekda Arry Yuswandi menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif dalam forum ini.
“Dengan keberadaan forum ini, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang memungkinkan seluruh data kebencanaan dikelola secara terpadu, terstandar, dan dapat dimanfaatkan secara nyata untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Arry.
Sebagai informasi, pembangunan sistem informasi dan pembentukan forum Satu Data Bencana ini didukung penuh oleh UNFPA dan UN Women melalui proyek Empower. Kolaborasi ini mencerminkan kemitraan kuat untuk memastikan tata kelola data kebencanaan yang responsif gender dan inklusif.
