Faktabandung.id, NASIONAL – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menilai gelombang demonstrasi yang menyoroti anggota DPR RI merupakan momentum penting. Menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja DPR secara menyeluruh, termasuk meninjau kembali fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Minggu, Muhaimin menyatakan bahwa kritik publik yang marak belakangan ini adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap cara lembaga legislatif merespons aspirasi mereka.
“Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu,” katanya sesaat sebelum menghadiri sidang kabinet.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dipandang sebagai bentuk solidaritas dan koreksi bersama, yang tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.
Salah satu aspek krusial yang perlu ditinjau ulang, menurutnya, adalah berbagai tunjangan yang diterima anggota dewan. Ia menyoroti fasilitas seperti rumah dinas dan insentif lainnya yang sering kali menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, sehingga wajar jika menjadi sorotan publik.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait gaji dan tunjangan pejabat. Ia menolak anggapan bahwa topik ini tabu untuk dibicarakan dan justru harus dibuka secara gamblang kepada publik.
“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.
Pada akhirnya, Muhaimin melihat desakan dari para demonstran sebagai pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan yang lebih baik. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sebagai bagian dari evaluasi kinerja DPR yang konstruktif.
