NASIONAL – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna dan Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan ini berlangsung pada Kamis, (10/7/2025) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta.
Dalam sambutannya, R. Narendra Jatna menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Badan Bank Tanah terhadap Kejaksaan RI, khususnya JAM-Datun, sebagai mitra strategis dalam penyelesaian berbagai isu hukum.
“Penandatanganan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan kepatuhan hukum, mitigasi risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan negara,” ujar JAM-Datun.
Ia menambahkan, Badan Bank Tanah sebagai lembaga sui generis dan Special Mission Vehicle dari Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Keuangan memiliki mandat penting dalam pengelolaan tanah negara. Kompleksitas tugas dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan membuat risiko hukum menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
“Oleh karena itu, PKS ini menjadi langkah tepat dalam menghadapi tantangan tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, JAM-Datun menekankan pentingnya pemahaman prinsip tata kelola dan penerapan business judgment rule bagi seluruh jajaran Badan Bank Tanah. Hal ini penting agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, beritikad baik, dan mengutamakan kepentingan institusi serta kepatuhan pada regulasi.
Kerja sama ini tidak hanya akan fokus pada penyelesaian persoalan hukum, tapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia. Rencananya, akan diadakan pelatihan bersama guna meningkatkan kompetensi di tengah perubahan regulasi yang cepat.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang akan meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas kelembagaan, baik di lingkungan JAM-Datun maupun Badan Bank Tanah,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari Badan Bank Tanah dan jajaran JAM-Datun. Diharapkan kerja sama ini menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan tugas masing-masing institusi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
