NASIONAL – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya.
“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim. Saya sangat setuju program Bapak Presiden ini. Menurut saya ini luar biasa. Saya cocok sekali,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud di Samarinda, Rabu (10/7).
Gubernur menjelaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas, yakni 127.000 km², dengan jumlah penduduk sekitar 4,1 juta jiwa. Namun, tantangan besar muncul dari kondisi geografis yang sulit diakses, terutama di daerah pedalaman dan terpencil yang belum memiliki infrastruktur memadai.
Menurutnya, di wilayah seperti Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan di Kutai Kartanegara, persoalan utama tidak hanya soal jarak dan akses jalan, tetapi juga jumlah penduduk dan minimnya fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, maupun SMA.
“SPPG di daerah kota seperti Balikpapan pasti bisa berjalan baik, apalagi seperti yang baru saja diresmikan Polda Kaltim belum lama ini. Tapi untuk daerah terpencil, perlu adanya standarisasi khusus agar sesuai dengan kondisi lokal,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Gubernur Rudy berencana mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim untuk membahas kesiapan masing-masing daerah, terutama terkait lokasi SPPG dan penentuan homebase yang ideal.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Dadan, menambahkan bahwa pihaknya akan membangun sedikitnya tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kaltim. Secara nasional, total akan dibangun 350 unit SPPG.
“Setiap SPPG akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar per tahun. SPPG ini akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Dadan.
Menurutnya, SPPG akan bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi yang sesuai dengan standar nasional dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap SPPG akan diisi tiga personel inti, yakni kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, akan ada sekitar 50 relawan untuk membantu operasionalnya,” katanya lagi.
Kepala SPPG akan dijabat oleh pegawai pusat, sedangkan tenaga ahli gizi dan akuntan akan direkrut dari sumber daya manusia lokal dan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
