Faktabandung.id, NASIONAL – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying dalam membeli kebutuhan pokok seperti BBM dan beras menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya isu kenaikan harga barang yang kerap muncul pada momentum Ramadan dan Lebaran.
Tito memastikan bahwa ketersediaan komoditas utama masyarakat saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Berdasarkan data pemerintah, stok pangan Lebaran 2026 khususnya beras nasional mencapai empat juta ton. Selain beras, pasokan BBM juga dipastikan memadai dengan harga yang relatif stabil di pasar.
“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” ujar Tito usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).
Stabilitas Ekonomi dan Tarif Listrik
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kapolri ini juga merespons kekhawatiran publik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian metodologi pada perhitungan harga listrik, bukan karena pelemahan daya beli yang ekstrem.
“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita, masih menggunakan harga listrik subsidi,” jelasnya guna menenangkan sentimen pasar.
Instruksi Tegas bagi Kepala Daerah
Guna mengawal stabilitas di lapangan, Mendagri menginstruksikan seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota segera menggelar rapat internal di wilayah masing-masing. Fokus utamanya adalah memastikan kelancaran distribusi energi dan stok pangan Lebaran 2026 agar tidak terjadi hambatan yang merugikan konsumen.
“Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan,” tegas Tito.
Selain urusan logistik, Tito menekankan pentingnya pengamanan di titik-titik keramaian seperti lokasi wisata dan pengaturan arus mudik. Koordinasi lintas sektor dianggap krusial untuk mencegah insiden kerumunan massa yang tidak terkendali. “Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Mendagri mengeluarkan perintah bagi seluruh kepala daerah untuk wajib berada di wilayah tugas masing-masing mulai tanggal 14 Maret hingga 28 Maret 2026. Kehadiran fisik para pemimpin daerah dianggap sangat krusial dalam memimpin langsung pengendalian situasi dan menjaga stabilitas harga selama perayaan hari besar keagamaan nasional.
