FAKTANASIONAL.NET — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar lebih aktif memantau dan mengendalikan harga bahan pokok di wilayah masing-masing menjelang bulan suci Ramadan. Ia mengingatkan bahwa periode tersebut kerap diikuti dengan peningkatan harga kebutuhan masyarakat.
Imbauan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Tomsi meminta kepala daerah dan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan, berkomunikasi dengan para pedagang, serta menjalin koordinasi dengan daerah penghasil komoditas pangan. Langkah ini dinilai penting agar kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri dapat ditekan.
“Silakan turun ke lapangan, kumpulkan para pedagang, dan bangun komunikasi dengan daerah penghasil. Tujuannya agar saat Ramadan dan Lebaran, kenaikan harga tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Dalam rapat yang juga membahas antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri serta evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah, Tomsi mengapresiasi penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Beberapa di antaranya adalah telur, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tren kenaikan pada komoditas tertentu seperti bawang putih dan minyak goreng. Kedua bahan pokok tersebut tercatat mengalami kenaikan harga di saat komoditas lain justru menurun.
Tomsi berharap daerah yang mengalami lonjakan harga minyak goreng dapat segera melakukan intervensi, salah satunya melalui penambahan pasokan Minyakita. Selain itu, ia juga mendorong Perum Bulog untuk turun tangan mengantisipasi potensi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.
“Untuk daerah yang harga berasnya tinggi, cek kondisi Bulog di sana. Kalau memang kuota atau stoknya kurang, segera didorong,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi meminta pemerintah daerah untuk terus belajar dari pengalaman pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama ini. Berbagai forum koordinasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga stabilitas harga.
Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam pengawasan pasar. Menurutnya, daerah tidak boleh lengah meski angka inflasi tengah rendah, karena kondisi tersebut bisa berubah sewaktu-waktu.
“Daerah yang inflasinya rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Jadi harus terus dicek, dikomunikasikan, dan dikontrol ke pasar. Tidak bisa hanya seminggu atau dua minggu sekali,” tandas Tomsi.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Utama BPS Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.[mut]
