FAKTABANDUNG.ID – Retret jilid kedua Kabinet Merah Putih yang digelar di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026), memicu perdebatan mendalam mengenai arah kepemimpinan nasional.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu menampilkan simbol-simbol disiplin, kekompakan, dan optimisme, namun di baliknya muncul pertanyaan kritis tentang efektivitas pendekatan komando dalam mengelola pemerintahan sipil yang kompleks, plural, dan berlandaskan otonomi daerah.
Pakar otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai retret tersebut lebih menyerupai glorifikasi kekuasaan dibandingkan forum evaluasi kebijakan yang substansial.
“Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, pendekatan yang terlalu kental dengan nuansa militeristik justru berpotensi menurunkan mutu pengambilan keputusan publik,” katanya, dikutip Kamis (8/1/2026).
Kabinet Komando dan Pola One Way Traffic
Menurut Prof. Djohermansyah, pola kerja Kabinet Merah Putih saat ini cenderung satu arah, di mana instruksi mengalir dari pucuk pimpinan ke bawah tanpa ruang dialog yang cukup.
“Model semacam ini mungkin efektif untuk konsolidasi cepat, namun lemah dalam menyerap masukan dari para pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan persoalan lapangan,” ungkapnya.
Dalam kabinet yang beranggotakan lebih dari seratus orang, komunikasi dua arah menjadi semakin sulit. Padahal, fungsi utama kabinet bukan hanya menjalankan perintah presiden, tetapi juga memberikan masukan, kritik, serta alternatif kebijakan.
“Ketika ruang tersebut menyempit, kebijakan berisiko kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial dan administrasi pemerintahan,” ujar Prof. Djohermansyah.
Narasi keberhasilan yang ditampilkan secara nyaris sempurna, tanpa pengakuan terbuka atas kelemahan, dinilai tidak sehat dalam tradisi demokrasi. Kritik, tegasnya, seharusnya dipandang sebagai unsur penguat kebijakan, bukan ancaman.
Pemerintahan sebagai Ekosistem
Prof. Djohermansyah menegaskan bahwa pemerintahan modern tidak identik dengan presiden dan kabinet semata.
“Pemerintahan merupakan ekosistem yang melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Ketika negara tampil seolah menjadi satu-satunya aktor pembangunan, partisipasi publik melemah. Dampaknya, legitimasi kebijakan menurun dan dukungan sosial menyempit, yang dalam jangka panjang justru menghambat pencapaian tujuan nasional.
Ia juga menyoroti struktur kabinet yang terlalu gemuk. Banyaknya kementerian dan lembaga dinilai memperumit koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, terutama dengan pemerintah daerah.
“Daerah harus berhadapan dengan terlalu banyak otoritas pusat, yang berpotensi memperbesar tumpang tindih kebijakan serta memperlambat implementasi program,” ungkap dia.
Karena itu, Prof. Djohermansyah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kabinet setelah satu tahun berjalan. Kementerian atau lembaga yang tidak efektif seharusnya digabung atau dihapus, bukan dipertahankan demi kepentingan kompromi politik.
Disiplin Komando Berhadapan dengan Otonomi Daerah
Pendekatan disiplin ala militer juga dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas otonomi daerah. Indonesia yang majemuk membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, bukan sentralistik.
“Kepemimpinan berbasis komando berisiko mematikan kreativitas dan inovasi daerah,” ujar Pro. Djohermansyah.
Model tersebut, lanjut dia, cenderung melahirkan aparatur yang patuh, namun pasif. Padahal, banyak terobosan kebijakan justru lahir dari aktor daerah yang memahami kondisi riil di lapangan.
“Kebijakan seperti pemotongan dana transfer ke daerah dan penguatan kembali sentralisme fiskal dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Prof. Djohermansyah.
Retret atau Sekadar Rapat Evaluasi
Menurut Prof. Djohermansyah, penggunaan istilah “retret” dalam konteks ini kurang tepat. Kegiatan tersebut lebih menyerupai rapat evaluasi satu hari, bukan pembekalan intensif atau refleksi kebijakan yang mendalam.
“Penggunaan simbol dan istilah bernuansa militer justru menciptakan persepsi keliru mengenai arah pemerintahan sipil,” katanya.
Tata ruang rapat yang menyerupai relasi guru dan murid semakin menegaskan karakter komando, bukan kolegial. Padahal, kabinet idealnya menjadi ruang deliberasi kolektif, bukan sekadar forum mendengar arahan.
Dalam pandangan Prof. Djohemansyah, Retret Kabinet Hambalang belum menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan. Disiplin tanpa dialog, struktur gemuk tanpa evaluasi, serta sentralisme tanpa sensitivitas daerah berpotensi melemahkan kinerja negara.
“Pemerintahan yang kuat bukanlah yang paling patuh pada komando, melainkan yang paling terbuka terhadap kritik dan paling mampu bekerja bersama seluruh elemen bangsa,” pungkas Prof. Djohermansya.[mut]
