FAKTABANDUNG.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memperkenankan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak masuk kantor pada hari ulang tahun ibu mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga.
Kebijakan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa, Bandung, Jawa Barat.
“Saya memberikan ruang bagi ASN. Ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor,” kata Gubernur yang akrab di sapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini, dikutip redaksi, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa perkembangan digitalisasi memungkinkan fleksibilitas kerja yang lebih besar, sehingga ASN tetap dapat menjalankan tugas dan mencapai target kinerja tanpa harus selalu berada di kantor. Ia mencontohkan bahwa pegawai tetap bisa bekerja sambil mengasuh anak atau merawat orang tua yang sakit berkat dukungan teknologi.
KDM juga menegaskan bahwa ASN yang memiliki orang tua sakit, terutama ibu dengan kondisi berat seperti stroke, dapat mengajukan cuti untuk memberikan perawatan intensif. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud empatinya terhadap pentingnya peran ibu dalam keluarga.
Ia menilai bahwa model kerja fleksibel berpotensi mengurangi beban operasional negara, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan dinas. Ia menekankan bahwa produktivitas ASN tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran fisik di kantor, melainkan oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan belanja, serapan anggaran, serta kompetensi individu.
KDM mengaku dirinya sendiri jarang bekerja dari kantor dan lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk memastikan berbagai persoalan publik dapat direspons cepat. Karena itu, menurutnya, standar kinerja ASN harus berorientasi pada hasil, bukan rutinitas kehadiran.
Ia meminta Kepala BKD dan Sekretaris Daerah untuk mengatur pola kerja yang lebih efektif dan mencegah menumpuknya pegawai di kantor apabila tidak memberikan nilai tambah. Namun, ia memberikan perhatian khusus bagi ASN lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi, seperti petugas pengawasan tambang ilegal, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.
“Untuk kelompok ini, kita berkomitmen meningkatkan tunjangan sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung,” ungkapnya.
KDM berharap pembinaan kepegawaian yang digelar tahun ini dapat meningkatkan motivasi seluruh ASN di Jawa Barat untuk bekerja lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[Mut]
