Faktabandung.id NASIONAL – Transformasi pelayanan publik menjadi fondasi utama untuk membangun birokrasi yang tangguh, menciptakan daerah yang mandiri, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Otok Kusuwandaru.
Menurut Otok, keterbukaan informasi publik merupakan napas dari sistem pelayanan yang modern. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi, memberikan penilaian, serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara.
“Mari kita lanjutkan sinergisitas antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Arah Kebijakan dan Tantangan Utama
Otok menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokus utamanya adalah pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan kedisiplinan dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah lagi soal prosedur yang rumit, melainkan soal kepercayaan publik.
“Tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi,” ujarnya.
Lebih lanjut, agenda Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025-2029 dirancang untuk memberikan hasil nyata di lapangan. Seluruh fokus RB—mulai dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, hingga transformasi digital—bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara transparan.
“Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar; investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya—masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan,” jelas Otok.
Inovasi Sebagai Motor Penggerak
Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, pemerintah telah mengembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Pilar-pilar ini mencakup kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi berkelanjutan.
“Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Otok menegaskan bahwa inovasi adalah motor utama perubahan. ASN didorong untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman selama masa pengabdiannya. Hasilnya, berbagai inovasi dari daerah dan kementerian/lembaga di Indonesia kini telah mendapat pengakuan dunia.
“Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia,” tuturnya.
Mengukur Kinerja dengan Indeks Pelayanan Publik
Sebagai alat ukur dan umpan balik, pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.
“IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya, menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata,” kata Otok.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh instansi pemerintah terus memperkuat komitmennya dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung untuk memastikan layanan publik yang diberikan lebih tepat sasaran.
