Faktabandung.id, NASIONAL – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah tidak dipolitisasi. Hal ini disampaikannya saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu.
“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” kata Prabowo.
Meskipun baru kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari, Presiden Prabowo mengaku terus memantau perkembangan masalah ini. Ia menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan sejumlah pejabat terkait untuk membahas penanganan masalah ini lebih lanjut.
Menurut Presiden, kasus keracunan ini merupakan masalah besar dan ia mengakui pasti ada kekurangan di awal pelaksanaan program. Namun, ia optimis bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ucapnya.
Prabowo juga kembali menegaskan tujuan utama program MBG, yaitu untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Ia mencontohkan banyak anak yang hanya bisa mengonsumsi nasi dengan garam. Oleh karena itu, upaya besar untuk memberi makan jutaan anak pasti menghadapi berbagai hambatan yang harus diatasi bersama. “Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” pungkasnya.
Diketahui, beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan kasus keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG, yang menyebabkan sejumlah siswa harus menjalani penanganan medis. Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program telah mengambil langkah antisipasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh dapur mitra yang pernah terlibat dalam kasus keracunan.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” katanya pada Jumat (26/9).
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN akan membentuk tim inspeksi yang melibatkan unsur BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas mengevaluasi kondisi dapur secara langsung dan memastikan standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis) terpenuhi.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik.
