Faktabandung.id, NASIONAL – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BNPT dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme modern. Hal ini disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat.
Eddy menjelaskan bahwa penguatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, BNPT memiliki peran strategis untuk menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis. Oleh karena itu, pembentukan sistem penilai ancaman terorisme yang sistematis menjadi sebuah urgensi, mencontoh negara-negara maju lainnya.
“Kami juga akan membuat penilaian ancaman seperti negara-negara lain, sehingga kita perlu penguatan kelembagaan,” ujar Komjen Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menunjuk Singapura yang secara rutin melakukan analisis ancaman setiap enam bulan sekali, serta Australia yang memiliki sistem peringatan berlapis (triple warning) sebagai referensi praktik terbaik yang bisa diadopsi.
Krusialnya Dukungan Teknologi
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa salah satu upaya penguatan kelembagaan BNPT yang sedang diupayakan adalah penyesuaian struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan responsif sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2018.
Dalam proses ini, ia menyoroti peran krusial dukungan dari Komisi XIII DPR, khususnya dalam aspek penguatan teknologi informasi. Teknologi ini akan menjadi alat utama untuk membantu BNPT dalam mengukur potensi ancaman secara lebih akurat dan prediktif.
“Untuk mencapai cita-cita kita, makanya kami perlu dukungan Komisi XIII DPR untuk penguatan teknologi informasi,” tuturnya.
Komitmen Penuh Komisi XIII DPR
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung upaya BNPT. Dukungan tersebut mencakup percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
“Komisi XIII DPR mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana agar BNPT optimal sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis,” ucap Dewi.
Selain itu, Dewi juga mengingatkan agar BNPT tidak lengah meskipun Indonesia saat ini mencatatkan nol serangan teroris. Ia meminta BNPT harus terus menjadi sistem pengingat kesiapsiagaan nasional dan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya ideologi kekerasan. Hal ini, menurutnya, selaras dengan Astacita poin kedua yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut anggota Komisi XIII DPR lainnya, yaitu Vita Ervina, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Anwar Sadad, dan Yanuar Arif Wibowo.
